Rencana Pengelolaan Wisata Kota Banjar Situ Leutik

November 14, 2019 0 By admin

Rencana-Pengelolaan-Wisata-Kota-Banjar-Situ-Leutik

Wisata Kota Banjar Situ Leutik direncanakan akan dilakukan pembangunan dan pengembangan. Akan tetapi masih terjadi kesimpangsiuran terkait dengan pengelolaan kawasan wisata tersebut. Situ Leutik terletak di Kecamatan Banjar, Kota Banjar Jawa Barat atau lebih tepatnya di Desa Cibeureum. Kabar pengembangan area wisata tersebut telah terdengar sejak lama, hanya saja masih belum ada tahap realisasi yang jelas karena belum ada kepastian mengenai pengelolaan.

Polemik Pengembangan Wisata Kota Banjar Situ Leutik

Sebagaimana dilansir dari harapanrakyat.com, Bambang Supardi selaku Kepala Bidang Pariwisata dari Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispora), Kota Banjar, menjelaskan bahwa hingga saat ini, masih belum ada peruntukan yang jelas kepada siapa kewenangan pengelolaan wisata Situ Leutik tersebut diberikan. Bahkan berkenaan dengan peraturannya pun masih belum ada.

1. Masih Menunggu Surat Keputusan (SK) dari Dinas Pariwisata

Bambang juga menyatakan bahwa pengembangan wisata Kota Banjar Situ Leutik terhambat di beberapa aspek. Dari pihaknya sendiri telah melakukan ranah kerja sebagaimana tupoksi, yakni berkaitan dengan pengembangan promosi.

Hanya saja, karena kondisi Situ Leutik saat ini yang masih dalam tahap pembangunan, rencana pengembangan lebih lanjut perlu menunggu hingga pembangunan tersebut selesai. Langkah selanjutnya pun baru bisa direalisasikan jika telah turun Surat Keputusan (SK) dari Dinas Pariwisata Kota Banjar.

2. Rencana Pengelolaan Wisata di Kota Banjar

Adapun yang berkaitan dengan pembangunan wisata Kota Banjar Pejamben, Bambang menyampaikan bahwa untuk pengelolaannya nanti akan diserahkan kepada Pemerintah Desa Binangun. Hal ini dikarenakan tanah tempat wisata itu berada adalah milik desa.

Meskipun pembangunan wisata secara teknis dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagai perwakilan pemerintah kota, tapi pendapatan dari aspek pariwisata akan tetap masuk ke dalam kas desa dan bisa dianggarkan untuk pengelolaan lebih lanjut ke depannya.

Dahulu, di tanah yang menjadi milik desa tidak diperbolehkan untuk dibangun infrastruktur atau bangunan apapun dari pemerintah Kota Banjar. Namun sekarang keadaan sudah berbeda, karena telah ada peraturan yang memperbolehkan hal tersebut.

Setelah selesai dilakukan pembangunan wisata, pemerintah kota akan menyerahkan kembali ke desa untuk dikembangkan dan dikelola secara mandiri. Keterlibatan pemerintah kota hanya sampai pada aspek pengembangan promosi untuk menarik lebih banyak wisatawan baik yang berada dari dalam daerah maupun luar daerah.

3. Pembangunan Infrastruktur Area Wisata Situ Leutik

Bambang juga menambahkan bahwa untuk optimalisasi tempat wisata Kota Banjarperlu pembangunan insfrastruktur yang matang. Sedangkan untuk kasus Situ Leutik, pembangunan infrastruktur di tempat tersebut menjadi ranah kerja Dinas PUPRKP, alias sudah bukan wewenang Dinas Pariwisata.

Pembangunan Situ Leutik pada awalnya ialah untuk irigasi pertanian. Yang mengusulkan pun bukan dari Dinas Pariwisata, melainkan dari dinas lainnya. Dari pihak Dinas Pariwisata dulu pernah mengusulkan pembangunan Situ Leutik, akan tetapi turunnya kepada Dinas PUPRKP.

Adapun terkait dengan PAD baru bisa berjalan jika pembangunan telah selesai dan perlu ada Perda yang mengaturnya terlebih dahulu sebagai acuan. Dinas Pariwisata pun baru bisa ‘bekerja’ jika kewenangannya diberikan kepada dinas ini.

4. Pembangunan Wisata Situ Leutik

Di tempat yang terpisah, Ninding selaku Kepala Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar menyampaikan bahwa pembangunan wisata di Situ Leutik memang diusulkan dari dinasnya. Adapun peruntukannya ialah sebagai konservasi lingkungan dan pertamanan.

Karena Situ Leutik merupakan tanah milik pemkot, maka pengusulannya bisa berasal dari dinas. Terkait dengan kewenangan pengelolaannya, Ninding mengatakan perlu melihat arah pengembangannya terlebih dahulu,

Secara lebih lanjut, Ninding menjelaskan jika konsep konservasi yang akan direalisasikan di Situ Leutik telah ada. Hanya tinggal menunggu pembangunannya selesai untuk dilakukan eksekusi lebih lanjut. Setelah itu, barulah bisa dibicarakan SKPD terkait kewenangan pengelolaan wisata yang bersangkutan.

Ninding juga menambahkan jika nanti akan difungsikan sebagai pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau, maka pengelolaannya berada di bawah ranah kerja Dinas Lingkungan Hidup, termasuk hal-hal yang berkaitan perizinan sewa gedung.

Destinasi wisata saat ini bisa menjadi komoditas daerah yang menjanjikan. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata secara optimal berpeluang besar dalam menambah pendapatan asli daerah. Dengan perencanaan pengembangan Situ Leutik secara matang, diharapkan ke depannya bisa meningkatkan potensi wisata lokal sekaligus memperkenalkan daerah secara lebih masif melalui Wisata Kota Banjar.